Solusi legalitas yang tepat bagi para profesional atau pengusaha yang ingin menyatukan keahlian dan modal dalam satu wadah kerja sama bisnis berbadan hukum resmi.
Pilih paket legalitas yang paling sesuai dengan kebutuhan praktik profesional atau kerja sama bisnis Anda.
Langkah demi langkah yang terstruktur untuk memastikan legalitas persekutuan Anda terdaftar secara sah dan sesuai prosedur hukum.
Sebelum memulai proses pendirian, para pendiri (sekutu) harus menyepakati beberapa hal penting, seperti:
Berdasarkan UU No. 2/2014, pembuatan akta harus dilakukan oleh Notaris sebagai dokumen autentik bukti legalitas. Notaris kemudian diberi wewenang untuk mengajukan pendaftaran melalui SABU Kemenkumham.
Setelah akta dibuat, notaris mengajukan permohonan pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM melalui SABU sesuai Permenkumham No. 17/2018 agar resmi diakui oleh hukum.
Setelah disetujui, sistem SABU akan otomatis mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Persekutuan Perdata. Kartu fisik bisa diminta ke kantor pajak setempat.
Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui platform Online Single Submission (OSS) sesuai PP No. 5/2021 sebagai identitas usaha resmi untuk kegiatan komersial.
Setelah mendapat NIB, persekutuan wajib mengurus Izin Usaha. Untuk usaha dengan risiko tinggi atau regulasi khusus, Izin Komersial/Operasional juga diajukan via OSS.
Siapkan beberapa kelengkapan dokumen dasar berikut ini.
KTP & NPWP sekutu Persekutuan Perdata
Nomor telepon dan email perusahaan
Formulir pendirian Persekutuan Perdata
Tanda tangan
Notaris Resmi